Cimahi, NyaringIndonesia.com – Perbedaan pendapat antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan di hotel dan restoran turut disikapi oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian membolehkan kembali pemerintah daerah mengadakan kegiatan di hotel dan restoran. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru menyatakan larangan atas kegiatan tersebut di wilayahnya.
Menanggapi hal ini, Ngatiyana menyatakan bahwa Pemerintah Kota Cimahi memilih bersikap fleksibel dan proporsional.
“Dalam struktur pemerintahan, ada hierarki: pusat (tingkat 1), provinsi (tingkat 2). Instruksi dari pusat tentu menjadi acuan utama, namun kami tetap melihat mana kebijakan yang positif dan sesuai untuk dilaksanakan,” ujar Ngatiyana, akhir pekan lalu.
Menurutnya, Cimahi tetap memprioritaskan penggunaan aset pemerintah seperti kantor dan fasilitas umum milik daerah. Salah satunya adalah Cimahi Techno Park (CTP) yang sering digunakan untuk kegiatan pemerintahan.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan kegiatan sesekali diadakan di hotel, terutama untuk menyambut tamu dari luar kota atau kegiatan yang bersifat formal dan memerlukan fasilitas khusus.
“Kita lihat bobot kegiatannya. Kalau cukup di Techno Park, ya di situ saja. Tapi kalau ada tamu dari luar, tentu kita hargai dengan tempat yang sesuai, bisa saja di hotel,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ngatiyana juga menyebut bahwa Cimahi memiliki banyak gedung milik TNI yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan.
“Di Cimahi ini tidak ada hotel besar. Tapi banyak gedung milik TNI, jadi kalau rapat di barak-barak TNI pun tidak masalah,” ujarnya.
Baginya, yang paling penting bukanlah lokasi rapat, melainkan hasil dari kegiatan tersebut.
“Selama rapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat, di manapun tempatnya tidak menjadi soal,” tutup Ngatiyana.
