JAKARTA, Nyaringindonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk melunasi utang negara kepada Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menanggapi perintah tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa pembayaran baru bisa dilakukan setelah ada audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tagihan Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas, kita akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian.6/11/2023.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa BPKP diminta untuk melakukan audit lebih cepat, sehingga tagihan tersebut bisa segera disampaikan ke Kementerian Keuangan. Tagihan ini terkait dengan urusan pengadaan beras cadangan pemerintah.
“Jadi BPKP diminta audit lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita. Namun, ini seharusnya tidak ada masalah. Bulog dan Bapanas bisa dapat anggaran impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan, yang kemudian akan kita bayar,” tambahnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah meminta Sri Mulyani untuk segera melunasi tagihan Bulog yang mencapai Rp 16 triliun.
“Tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun,” ungkap Airlangga usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Airlangga juga menyampaikan bahwa Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp 19,1 triliun. Dalam rapat terbatas, Presiden memerintahkan agar tagihan tersebut segera dilunasi.
