JAKARTA, NyaringIndonesia.com — Maraknya tanah aset TNI yang fungsinya telah berubah menjadi salah satu fokus persoalan yang tengah disoroti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menindaklanjuti hal itu, Menteri Nusron Wahid bakal melakukan penguatan kerja sama di bidang pertanahan dan pertahanan nasional, di antaranya pengamanan tanah aset negara serta terkait program ketahanan pangan.
“Pertama kita akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan yang menyangkut beberapa hal, pertama mengamankan tanah aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kemenhan dan TNI,” kata Menteri Nusron Wahid saat menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (11/11/2024).
Dikatakan Menteri Nusron, kerjasama tersebut menjadi salah satu prioritas karena menurut laporan Menteri Pertahanan banyak tanah aset TNI yang fungsinya telah berubah.
Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ulang terkait tanah aset yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan.
“Kita kerja sama penataan ulang sertipikasi yang bagus dan diamankan supaya tanah aset-aset negara tidak hilang,” katanya.
Tak hanya itu, program lain yang perlu disukseskan bersama yakni berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi.
Dalam hal ini, ungkap Menteri Nusron, Kementerian ATR/BPN mempercepat pengadaan tanah seluas 1 juta hektare di Papua untuk program tersebut.
“Pak Menhan concern terhadap sejauh mana proses pelepasan lahan dan sertipikasi untuk mencetak (lahan) sawah di Papua dan daerah lain,” sebutnya.
Menurutnya, penguatan kerja sama pun bakal dilakukan dalam hal penanganan sengketa dan konflik pertanahan, khususnya yang dapat menghambat sistem pertahanan nasional.
“Terutama yang menyangkut konflik antara individu dengan negara dan korporasi dengan negara,” tuturnya.
“Ini sensitif kalau sampai tidak dikelola dengan baik, ini kita diskusikan bersama dengan Pak Sjafrie,” sambungnya.
Selain itu, sambung Menteri Nusron, Kementerian ATR/BPN juga akan mendukung Pengadaan Tanah untuk kepentingan pertahanan, seperti halnya tempat latihan hingga pangkalan TNI.
“Kita diminta untuk menyisir lahan yang perlu disiapkan. Intinya karena masalah lahan ini masalah penting terutama banyak lahan TNI yang diambil alih pihak lain, beliau datang ke sini menjadi prioritas utama untuk diselamatkan,” pungkas Menteri Nusron.
Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN ini, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. ***
