Penyerahan piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas komitmen dan inovasi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten atau kota dalam meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.
“Kabupaten dan kota yang berprestasi menjadi teladan bagi kabupaten atau kota lain dalam upaya menuju birokrasi yang lebih efektif dan responsif,” tutur Deputi Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sebatas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun juga harus berdampak terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Hal ini sesuai dengan tema Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat tahun 2024, “Menuju Transformasi Birokrasi Terpadu, membumi, dan berdampak di Jawa Barat Tahun 2024”.
Meskipun pelaksanaan reformasi birokrasi yang terencana dan terpadu antara provinsi dan kabupaten atau kota di Jawa Barat telah meningkatkan indeks reformasi dan birokrasi di wilayah tersebut, Bey Achmudin menekankan bahwa hal yang terpenting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, didukung oleh inovasi yang sesuai dengan tata kelola, memiliki nilai lebih dibandingkan dengan angka-angka penilaian saja. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mencari solusi konkret yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Tujuan akhir kita adalah menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.
Sejalan dengan Pj. Gubernur Jawa Barat, Pj. Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, yang menerima penghargaan Anugerah Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah berupaya menerapkan reformasi birokrasi dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan diraihnya penghargaan ini, menjadi bukti bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah menindaklanjuti amanat dalam reformasi birokrasi, baik dalam manajemen pemerintahan maupun pelayanan publik. Penghargaan ini hanya bonus, yang paling penting adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Kota Cimahi,” ungkap Dicky.
Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri dengan pencapaian yang telah dicapai, melainkan akan terus meningkatkan kualitas, terutama dalam hal pelayanan publik. “Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik, melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutup Dicky.
Selain pelayanan publik, Pemerintah Kota Cimahi juga berupaya mewujudkan rencana aksi, seperti perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dalam reformasi birokrasi umum, serta penyelesaian reformasi tematis yang meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan investasi daerah, pengendalian inflasi, penanganan stunting, digitalisasi pemerintahan, dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, sesuai dengan Roadmap RB Kota Cimahi 2023-2024.
