Moeldoko menjelaskan, “Pemerintah juga telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.
Di mana ada 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang disiapsiagakan untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.
” Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers KSP pada Selasa, 13 Februari 2024.
Tim monitoring dan evaluasi khusus telah dibentuk oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi petugas penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Lebih dari 2,5 juta petugas pemilu telah menjalani skrining kesehatan secara online, dengan 240.000 di antaranya atau 9,59 persen memiliki risiko penyakit.
Moeldoko memberikan peringatan serius agar petugas kesehatan tidak teledor dalam memberikan layanan kesehatan kepada petugas pemilu.
Ia menekankan pentingnya kesigapan dan kewaspadaan semua unsur terlibat serta pemahaman akan tindakan yang harus diambil jika ada petugas atau masyarakat yang jatuh sakit atau meninggal.
“Penting untuk tidak ada unsur yang tidak aware dalam menangani persoalan ini, agar keteledoran tidak berujung pada korban yang besar,” tegas Moeldoko.
Dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 yang akan digelar pada Rabu, 14 Februari 2024, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan petugas pemilu, yang akan terus bekerja selama masa penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara.
